Pekerja menolak pemilihan presiden untuk menjadi direktur dan agen BUMN

Gambar terkait

Federasi Serikat Pekerja (FSP) Sinergi BUMN dengan 38 perusahaan serikat di BUMN menolak penempatan tim BUMN yang sukses. Ini berdasarkan hasil Rapat Kerja Nasional 2019 (Rakernas) 2019, yang diadakan di Jawa Tengah saja pada 27 dan 29 Maret 2019.

“Menuntut komitmen untuk netralitas BUMN dengan menolak segala bentuk penggunaan sumber daya BUMN untuk kepentingan pemilihan tertentu dari beberapa kandidat presiden dan wakil presiden, karena BUMN adalah entitas negara yang harus mendukung profesionalisme dan kemandirian dalam pemilihan umum Pemilihan presiden pada 17 April 2019 “. Presiden FSP Sinergi BUMN Ahmad Irfan Nasution dalam keterangannya, Kamis (28/3/2014).

FSP juga menolak untuk menempatkan tim kandidat presiden sebagai direktur atau agen di BUMN.

“Dengan menolak penempatan anggota tim, sukarelawan atau kelompok sukses yang mendukung kemenangan calon presiden dan partai politik dalam tubuh (Direksi / Pejabat / Dewan Pengawas),” tambahnya.

Dia juga meminta Kementerian BUMN untuk melakukan penilaian komprehensif terhadap sistem rekrutmen untuk direksi BUMN, karena banyak direktur BUMN telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Penunjukan direksi BUMN juga harus dilakukan oleh anggota staf BUMN terkait. Ini adalah bentuk regenerasi kepemimpinan di BUMN.

FSP juga menyarankan presiden terpilih untuk tidak mengalihkan fungsi manajemen perusahaan institusional ke kementerian di bawah arahannya, tetapi lebih dalam bentuk yang lebih sesuai dengan budaya perusahaan daripada upaya untuk mengungkap BUMN.

“Mendorong pemerintah untuk mengadopsi kebijakan yang mendukung kepentingan perusahaan utilitas publik, perusahaan properti intelektual memiliki prioritas dalam melakukan bisnis, termasuk penerapan sinergi BUMN, terutama yang terkait dengan penggunaan dan Internet” Eksplorasi sumber daya nasional, “tambahnya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *